Jakarta, mading.online - Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut.
Mardani mengatakan, dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak hanya datang dari satu fraksi, melainkan melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat dikonfirmasi sebagaimana dilansir detikcom pada Selasa (10/11/2026).

Mardani yang juga menjadi salah satu pengusul memastikan dokumen tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ujarnya.

Ia menjelaskan, para anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari mayoritas fraksi. Dukungan itu menunjukkan bahwa dorongan penggunaan hak konstitusional DPR terhadap polemik Gibran mulai meluas.

Mardani juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Namanya tercantum pada urutan pertama dalam daftar pengusul.

Dalam perkembangan awal, jumlah anggota DPR yang menandatangani dokumen tersebut disebut telah melampaui 25 orang. Namun, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai sekitar 50 anggota dari enam fraksi.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sorotan tersebut menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Puan menyatakan DPR akan menindaklanjutinya dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan konstitusi.

Menurut Puan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam ketentuan tersebut, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Meski demikian, pengajuan hak tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme DPR. Dengan demikian, penandatanganan usulan oleh puluhan anggota DPR belum otomatis berarti proses pemakzulan terhadap Gibran telah dimulai.